Infokotaonline.com
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menggenjot pengembangan industri bambu nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi hijau dan industri berkelanjutan. Indonesia yang memiliki kekayaan bambu terbesar ketiga di dunia dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui penguatan industri bambu terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, Indonesia memiliki lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya bambu terbesar secara global. Namun, pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi cara-cara konvensional sehingga belum memberikan nilai ekonomi optimal.
“Pengembangan industri bambu harus diarahkan pada penguatan sektor hilir, terutama untuk produk konstruksi, furnitur, hingga produk bernilai tambah lainnya, termasuk pangan fungsional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/1).
Menurutnya, bambu memiliki keunggulan mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, bambu dinilai lebih aman untuk konstruksi di wilayah rawan gempa karena daya tahannya terhadap guncangan lebih baik dibandingkan material konvensional. Karena itu, bambu berpotensi menjadi bahan substitusi kayu yang ramah lingkungan.
Pengembangan bambu juga telah masuk dalam agenda lintas kementerian melalui Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir yang diterbitkan sejak 2022. Sebagai tindak lanjut, Kemenperin saat ini tengah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem industri bambu terintegrasi.
Peta jalan tersebut mencakup penguatan sistem agroforestry, pengembangan teknologi pascapanen, pembentukan sentra industri bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu (AKB), hingga pembangunan pusat logistik bambu guna menjamin ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengungkapkan bahwa industri bambu nasional memiliki peluang besar di pasar global. Permintaan ekspor produk bambu bernilai tambah terus meningkat, khususnya untuk kebutuhan lantai kontainer.
“Saat ini, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Ini menunjukkan peluang ekspansi yang sangat besar,” kata Putu.
Di dalam negeri, permintaan konstruksi berbasis bambu juga meningkat, terutama di kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Nilai ekonomi bangunan bambu pun tergolong tinggi, dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi serta waktu balik modal yang relatif singkat, sekitar tiga tahun.
Untuk menjawab tantangan keterbatasan SDM dan kualitas bahan baku, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu sebagai program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini telah dimulai pada 2025 di Bali dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bambu bersertifikat.
Ke depan, Kemenperin optimistis penguatan SDM, standardisasi kompetensi, dan ekosistem industri bambu akan mendorong daya saing global industri bambu nasional sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
(csw)
Author
About the Author
