Infokotaonline.com
Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas praktik jual beli bantuan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia memastikan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap aparatur yang menyalahgunakan program bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadi.
“Tidak boleh ada jual beli bantuan, tidak boleh ada fee. Kalau ada yang melanggar, saya pastikan diberhentikan,” kata Amran dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Penegasan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah memastikan seluruh bantuan pertanian benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan. Amran menekankan bahwa bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, hingga pupuk subsidi merupakan hak petani dan harus disalurkan secara transparan serta tepat sasaran.
Menurutnya, praktik jual beli bantuan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan petani terhadap negara. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kementerian Pertanian menjaga integritas dan menjadikan kepentingan petani sebagai prioritas utama, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Arahan tersebut disampaikan Amran bertepatan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 54 pejabat pimpinan tinggi pratama serta satu pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan dan stabilitas harga pupuk.
Amran meminta para pejabat memastikan pupuk bersubsidi dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa penyimpangan harga di tingkat lapangan akan langsung berdampak pada biaya produksi dan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa pelantikan pejabat kali ini merupakan bagian dari penerapan sistem meritokrasi berbasis kinerja. Ia menegaskan bahwa promosi jabatan dilakukan secara objektif tanpa intervensi, suap, maupun kepentingan politik.
“Ini bukan hadiah. Ini hasil kerja keras saudara semua. Kami menerapkan meritokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian murni berdasarkan kinerja,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa pengisian jabatan eselon II telah dilakukan di 33 provinsi, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan perhatian Presiden terhadap penguatan sektor pertanian nasional.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Amran menitipkan sejumlah agenda strategis untuk segera dikawal, antara lain penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), percepatan optimalisasi lahan, program cetak sawah, brigade pangan, serta pengembangan hilirisasi pertanian.
Selain itu, ia menekankan pentingnya laporan harian Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai instrumen pengendalian produksi pangan nasional yang harus dievaluasi secara disiplin dan berkelanjutan.
“PPL adalah pasukan terdepan kita. Pimpin mereka, bina mereka, dan pastikan mereka bekerja untuk petani,” tegas Amran.
Menteri Pertanian juga menyinggung kontribusi petani Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan global. Menurutnya, ketika Indonesia mampu menekan impor, dampaknya turut dirasakan pada penurunan harga pangan dunia.
Ke depan, Amran menargetkan capaian strategis seperti ekspor beras, swasembada gula putih tanpa impor, serta penguatan hilirisasi pertanian di berbagai daerah.
“Amanah ini untuk negara, untuk petani, dan untuk Republik,” tutupnya.
(csw)
Author
About the Author
